BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi meluncurkan SIMP@N (Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Nasional) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan pengetahuan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Inisiatif ini tidak hanya bertujuan mengarsipkan pengetahuan, tetapi juga mendorong kolaborasi antarlembaga berbasis praktik baik dan pengalaman lapangan.

Platform berbasis web ini dikembangkan oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan pengetahuan SPBE secara terbuka dan terintegrasi. Tidak sebatas repositori dokumen, SIMP@N dirancang sebagai ekosistem pengetahuan digital yang mendukung replikasi inovasi layanan publik, pembelajaran lintas instansi, serta pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.

“Transformasi digital pemerintahan bukan hanya soal membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi bagaimana menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai bahan bakar utama dalam pengambilan keputusan, inovasi layanan, dan penyusunan kebijakan publik,” ujar Sekretaris Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Rr. Widhya Yusi Samirahayu, dalam peluncuran SIMP@N yang digelar secara daring, Kamis (31/07).

Peluncuran SIMP@N dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, komunitas digital, dan pelaku SPBE dari seluruh Indonesia. Kehadiran platform ini sejalan dengan mandat Arsitektur SPBE Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, yang mendorong integrasi proses penciptaan, dokumentasi, dan pemanfaatan pengetahuan antarinstansi pemerintah.

Direktur Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN, Hendro Subagyo, menegaskan bahwa strategi transformasi digital nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024 menempatkan layanan digital, pemenuhan kebutuhan digital, dan keterbukaan data sebagai prioritas utama. “Transformasi digital tidak hanya butuh teknologi, tetapi juga pengetahuan institusional yang terdokumentasi, dapat diakses, dan dibagikan lintas instansi,” jelasnya.

Ia mencontohkan bagaimana layanan publik BRIN, seperti clearance etik dan pelayanan periset asing, memerlukan keterlibatan lintas sektor, mulai dari imigrasi, pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga kementerian lain. “Karena itu, platform digital harus mengikuti proses bisnis lintas instansi yang kompleks dan terintegrasi, bukan sebaliknya,” tegas Hendro.

Lebih jauh, Hendro menekankan pentingnya dokumentasi pengetahuan yang telah dibangun oleh para Pengelola Big Data (PBD) sejak masa e-Government. “Pemerintahan digital masa depan adalah pemerintahan berbasis pengetahuan. Tanpa dokumentasi dan pelestarian pengetahuan, kolaborasi tidak akan berjalan efektif,” tambahnya.

SIMP@N juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran nasional yang inklusif, terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar dari praktik baik instansi lain. Untuk itu, BRIN mengajak seluruh instansi pemerintah, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan komunitas digital untuk berperan aktif dalam pengayaan konten dan integrasi pengetahuan melalui platform ini.

“Kita ingin memastikan bahwa transformasi digital bukan sekadar slogan, melainkan upaya nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Widhya.

Sebagai informasi tambahan, SIMP@N dapat diakses secara daring melalui laman https://simpan.brin.go.id/en (bel/hs).

Sumber Berita Repost : BRIN