Presiden RI melalui Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 menetapkan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. 

Penetapan ini berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga pemerintah yang diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dan regulasi, sebagai berikut :

1. PP Pengganti UU Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan 
2. PP Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan postur dan rincian anggaran dan pendapatan belanja negara tahun 2020
3. Instruksi presiden RI Nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19
4. Surat Menkeu nomor S-302/MK.02/2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja kementerian/lembaga 2020

Menindaklanjuti dinamika pelaksanaan anggaran tersebut di atas, maka diambil beberapa keputusan terkait dengan rasionalisasi anggaran untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana nasional yang ditimbulkan oleh COVID-19 sebagai berikut :

1. Menunda pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari anggaran BOPTN Penelitian sebesar 400 milyar rupiah, terutama anggaran yang berasal dari kegiatan :

• Desentralisasi dan Kompetitif Nasional Non PTNBH Usulan Baru
• Desentralisasi dan Kompetitif Nasional 
• Penugasan usulan baru
• Penelitian mendukung pusat unggulan iptek dan science techno park di perguruan tinggi
• Pengabdian kepada masyarakat yang belum adanya ikatan kontrak

2. Tidak melakukan pemotongan anggaran bagi kegiatan :

• Penelitian lanjutan multi tahun
• penelitian untuk pasca sarjana (Penelitian tesis magister, Penelitian disertasi doktor, dan Program Magister - Doktor untuk Sarjana Unggul)
• Proposal penelitian yang sudah dilakukan refokus dan reorientasi mendukung Covid-19

3. Mekanisme penundaan, penghentian, refokus dan reorientasi akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat.

Edaran Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020 

Sumber : Simlitabmas