Gorontalo, 9 Oktober 2025 - Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 - 2029, salah satu sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3 fokus dan arah kebijakannya mengacu pada penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Industri kreatif telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang menjanjikan di berbagai daerah di Indonesia dan untuk mendorong komersialisasi industri kreatif dan daya saing daerah di Provinsi Gorontalo.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo mengadakan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Kebijakan Pengelolaan Royalti yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Gorontalo "Raymond J. H. Takasenseran" yang di hadiri oleh perwakilan  dari Lembaga terkait, pemerintah daerah, rumah bantuan hukum, manager hotel dan pemilik UMKM.

dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo di wakili oleh Kepala Pusat Studi Riset, Publikasi Ilmiah dan Sentra HKI "Novriyanto Napu, S. Pd., M.App.Ling., Ph.D"

Narasumber utama dalam rapat ini adalah :

• Dr. Hj. Sumiyati Beddu,SH,MH, yang menyampaikan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mendorong Literasi Kekayaan Intelektual dan Inovasi Industri Kreatif di Gorontalo.
• Haris S. Tome, S.ST.,M.T, yang memberikan Penguatan Hak Cipta dan Royalti Bagi Seniman Gorontalo Demi Mendorong Komersialisasi dan Daya Saing Industri Kreatif Daerah.

Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini, diharapkan pengelolaan royalti dapat lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Rapat ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan royalti, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana.