Ekosistem mangrove memiliki peran penting bagi keberlanjutan wilayah pesisir. Keberadaannya tidak hanya menjadi habitat berbagai biota, tetapi juga membantu melindungi kawasan pantai serta mendukung kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.
Kondisi dan pengelolaan ekosistem mangrove tersebut menjadi perhatian peneliti Universitas Negeri Gorontalo melalui penelitian di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini mengkaji kondisi ekologis mangrove sekaligus melihat bagaimana berbagai pihak terlibat dalam pengelolaannya.
Penelitian berjudul “Co-management strategies for mangrove ecosystem in South Tabulo village, Boalemo Regency, Indonesia” dilakukan oleh Lukman Mile, Nuralim Pasisingi, Yuniarti Koniyo, Sri Nuryatin Hamzah, Rieny Sulistijowati, Asri Silvana Naiu, Juliana, dan Rita Marsuci Harmain.
Penelitian ini dilakukan pada tiga kawasan dengan karakter berbeda, yakni kawasan rehabilitasi mangrove, kawasan yang mengalami konversi lahan, serta kawasan yang relatif tidak memiliki aktivitas manusia. Selain pengamatan kondisi vegetasi, peneliti juga menggali informasi dari 50 responden yang terdiri atas unsur pemerintah desa dan pengelola, kelompok mangrove, nelayan, serta masyarakat setempat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Desa Tabulo Selatan secara umum masih tergolong baik. Peneliti menemukan 12 spesies mangrove sejati yang berasal dari genus Avicennia, Bruguiera, Ceriops, Rhizophora, Sonneratia, dan Xylocarpus. Kepadatan mangrove pada tiga kawasan penelitian berkisar antara 1.075 hingga 2.688 individu per hektare.
Kepadatan tertinggi ditemukan pada kawasan rehabilitasi dengan rata-rata 2.688 individu per hektare. Sementara itu, kawasan yang relatif tidak memiliki aktivitas manusia memiliki kepadatan rata-rata 1.579 individu per hektare, sedangkan kawasan konversi memiliki kepadatan 1.075 individu per hektare. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kawasan rehabilitasi memiliki kondisi vegetasi yang paling baik dibandingkan dua kawasan lainnya.
Meski kepadatan mangrove tergolong baik, penelitian juga menemukan bahwa tingkat keanekaragaman spesies masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Nilai indeks keanekaragaman tertinggi ditemukan pada kawasan konversi sebesar 1,69, kemudian kawasan rehabilitasi sebesar 1,49 dan kawasan tanpa aktivitas manusia sebesar 0,82. Sementara itu, tingkat dominansi pada ketiga kawasan berada dalam kategori rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove tidak cukup hanya mempertahankan jumlah vegetasi, tetapi juga perlu memperhatikan keberagaman spesies dan kestabilan ekosistemnya.
Selain kondisi ekologis, penelitian ini melihat bagaimana berbagai pihak berperan dalam pengelolaan mangrove. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa dan pihak pengelola dari Research Center for Seaweed Cultivation (LRBRT) Desa Tabulo Selatan merupakan aktor dengan tingkat kepentingan dan pengaruh paling tinggi. Kelompok mangrove juga memiliki peran penting, sementara nelayan dan masyarakat menjadi kelompok yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya pesisir.
Namun, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan mangrove dinilai masih belum optimal. Pengelolaan masih lebih banyak berada pada pihak pemerintah dan pengelola, sedangkan keterlibatan kelompok mangrove, nelayan, dan masyarakat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pengelolaan belum sepenuhnya seimbang. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membangun pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
Penelitian juga mencatat adanya tekanan terhadap ekosistem mangrove, antara lain melalui konversi sebagian kawasan menjadi tambak dan aktivitas pemanfaatan lahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kawasan mangrove masih berada dalam kondisi relatif baik, keberlanjutannya tetap membutuhkan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan secara konsisten. Untuk menjawab tantangan tersebut, peneliti mengusulkan pendekatan co-management atau pengelolaan bersama. Pendekatan ini menempatkan pemerintah, pengelola, kelompok mangrove, nelayan, dan masyarakat sebagai pihak yang dapat terlibat secara bersama dalam pengelolaan ekosistem.
Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan mangrove tidak hanya bertumpu pada pemerintah atau pengelola, tetapi membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat dan kelompok pengguna sumber daya untuk ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Peneliti juga mendorong adanya forum bersama yang memungkinkan para pemangku kepentingan menyampaikan kepentingan, menyepakati pembagian peran, dan melakukan pemantauan secara bersama.Pendekatan tersebut dinilai penting karena keberlanjutan mangrove tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekologis, tetapi juga oleh tata kelola dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan pengawasan, sementara masyarakat memiliki pengetahuan serta pengalaman langsung dalam memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan pesisir. Kolaborasi keduanya dapat menjadi dasar untuk membangun pengelolaan mangrove yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove di Desa Tabulo Selatan masih memiliki kondisi yang relatif baik, terutama pada kawasan rehabilitasi. Namun, kondisi tersebut tetap membutuhkan pengelolaan yang lebih terintegrasi karena terdapat tekanan berupa konversi lahan serta belum optimalnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Para peneliti menegaskan pentingnya keterlibatan aktif berbagai pihak dalam pengelolaan mangrove melalui konsep co-management. Dengan membangun kerja sama yang lebih seimbang antara pemerintah, pengelola, kelompok mangrove, nelayan, dan masyarakat, pengelolaan ekosistem diharapkan mampu menjaga fungsi ekologis mangrove sekaligus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pesisir.
